Oleh: Firdaus, M.Ed
Bima, NTB – Bima tak pernah kekurangan talenta. Di tanah Dana Mbojo, potensi atlet lahir dari berbagai penjuru—dari lintasan atletik hingga gelanggang bela diri. Dalam berbagai keterbatasan fasilitas, para atlet tetap mampu menorehkan prestasi, bahkan menembus level nasional dan internasional.
Namun, menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah capaian olahraga kita lahir dari sistem pembinaan yang sehat, atau justru sekadar produk dari praktik “olah kuasa” yang terus berulang?
Dalam dinamika organisasi olahraga daerah, jabatan Ketua KONI Kabupaten Bima kerap berada dalam lingkaran kekuasaan yang itu-itu saja. Pergantian kepemimpinan cenderung berputar di antara elite pemerintahan, dari bupati hingga wakil bupati. Secara administratif, pola ini dianggap efektif untuk menjamin dukungan anggaran. Namun dari sisi profesionalitas, kondisi ini patut dipertanyakan.
Mengelola olahraga prestasi bukan pekerjaan sambilan. Ia menuntut pendekatan ilmiah berbasis sport science, manajemen nutrisi, pembinaan berkelanjutan, hingga perhatian serius terhadap kesejahteraan atlet. Ketika organisasi olahraga dipimpin oleh figur yang sarat beban birokrasi, risiko yang muncul adalah terpinggirkannya aspek teknis yang justru menjadi kunci prestasi.
Realitas di lapangan sering menunjukkan paradoks. Atlet dielu-elukan saat membawa pulang medali, namun kurang mendapat perhatian ketika berjuang dalam keterbatasan fasilitas latihan. Olahraga pun terjebak menjadi simbol seremonial, bukan ruang pembinaan yang berkelanjutan.
Padahal, Bima memiliki kekuatan besar yang belum dimanfaatkan optimal. Banyak putra daerah bergelar doktor di bidang olahraga yang memiliki kapasitas akademik dan praktis dalam membangun sistem pembinaan yang modern. Sayangnya, kepakaran tersebut kerap tersisih oleh pendekatan birokratis yang lebih menekankan formalitas ketimbang profesionalitas.
Momentum Porprov NTB seharusnya menjadi titik evaluasi. Jika Bima ingin berbicara lebih banyak di podium juara, maka tata kelola olahraga harus ditingkatkan. Dibutuhkan pengurus yang fokus pada pembinaan di lapangan, bukan sekadar hadir dalam agenda seremonial.
Menyerahkan pengelolaan KONI kepada kalangan profesional dan akademisi bukan berarti mengurangi peran pemerintah. Sebaliknya, langkah itu merupakan bentuk dukungan strategis—pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran, sementara operasional dijalankan oleh tenaga ahli yang kompeten.
Pada akhirnya, masa depan atlet Dana Mbojo tidak boleh dipertaruhkan dalam pusaran politik praktis. Prestasi tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kerja keras, riset, dan manajemen yang terarah. Sudah saatnya olahraga di Bima dibebaskan dari kepentingan sesaat, dan dikelola secara profesional demi martabat daerah.
