Bima, NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai solusi untuk mengatasi persoalan gizi di tengah masyarakat, khususnya bagi pelajar dan kelompok rentan. Secara konsep, program ini mencerminkan kepedulian negara terhadap kesehatan generasi muda. Memberikan akses makanan secara gratis tentu menjadi langkah strategis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak merata. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah, apakah “bergizi” dalam MBG sudah benar-benar terwujud, atau sekadar menjadi label tanpa makna yang kuat?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas gizi dalam program ini masih perlu dipertanyakan. Tidak sedikit menu yang disajikan hanya berorientasi pada rasa kenyang, bukan keseimbangan nutrisi. Kandungan protein sering kali minim, sayur dan buah kurang variatif, serta pengolahan makanan yang kurang memperhatikan standar kesehatan. Dalam jangka pendek, makanan tersebut mungkin cukup mengisi perut. Namun, dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru seperti kekurangan gizi tersembunyi atau bahkan pola makan yang tidak sehat.
Lebih dari itu, persoalan utama terletak pada lemahnya standarisasi dan pengawasan. Tanpa pedoman yang jelas dan pengendalian yang konsisten, kualitas MBG sangat bergantung pada pelaksana di masing-masing daerah. Akibatnya, muncul kesenjangan, ada wilayah yang mampu menyajikan makanan sehat dan seimbang, tetapi ada pula yang jauh dari standar kelayakan gizi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa program yang seharusnya menjadi solusi nasional justru belum memiliki kualitas yang merata.
Selain aspek teknis, MBG juga tampak belum dimanfaatkan sebagai sarana edukasi gizi. Padahal, program ini memiliki potensi besar untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Tanpa edukasi yang menyertai, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat pasif, bukan individu yang sadar akan pentingnya pola makan seimbang. Akibatnya, dampak program menjadi terbatas dan tidak berkelanjutan.
Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukanlah bentuk penolakan, melainkan dorongan untuk perbaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap menu disusun berdasarkan standar gizi yang jelas dan melibatkan tenaga ahli. Pengawasan harus diperkuat, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga pelaksanaan di lapangan. Evaluasi berkala dan transparansi juga menjadi kunci untuk menjaga kualitas program tetap sesuai tujuan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak diukur dari seberapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Niat baik saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kualitas pelaksanaan yang memadai. Jika aspek gizi terus diabaikan, maka MBG berisiko kehilangan esensinya. Program ini seharusnya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan, karena dari sanalah masa depan generasi bangsa dibentuk.
