Oleh: Ahmad, M.Pd (Dosen STKIP Taman Siswa Bima)
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahunnya kita rayakan bukan sekadar seremoni untuk mengenang jasa Ki Hadjar Dewantara, melainkan sebuah momentum refleksi mendalam tentang sejauh mana pendidikan kita mampu memanusiakan manusia dan memuliakan kebudayaan di tengah pusaran arus globalisasi yang kian kencang. Dalam konteks masyarakat Bima, filosofi pendidikan “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” menemukan resonansi yang sangat kuat dan harmonis ketika dipadukan dengan nilai lokal “Maja Labo Dahu”. Di era global yang serba digital dan penuh ketidakpastian ini, mengintegrasikan identitas Mbojo ke dalam ruang-ruang kelas adalah bentuk nyata dari kemerdekaan belajar yang sesungguhnya, di mana pendidikan tidak lagi menjadi menara gading yang mengasingkan anak didik dari akar budayanya sendiri, melainkan menjadi rahim yang melahirkan generasi berkarakter kuat.
Pendidikan di Bima harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kecanggihan teknologi masa kini dengan kearifan masa lalu yang luhur. Ketika kita bicara tentang penguatan karakter dalam semangat Hardiknas, tanah Bima sebenarnya telah memiliki fondasi moral yang sangat paripurna. Nilai “Maja” (malu) untuk melakukan nista serta melanggar norma, dan “Dahu” (takut) kepada Sang Pencipta, adalah benteng integritas yang jauh lebih ampuh daripada sekadar hafalan materi kewarganegaraan di atas kertas. Jika pendidikan nasional saat ini bertujuan membentuk Profil Pelajar Pancasila, maka identitas Bima yang menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong merupakan pengejawantahan nyata dari nilai-nilai luhur tersebut. Di tengah gempuran budaya asing yang seringkali menawarkan individualisme ekstrem dan gaya hidup instan, semangat kebersamaan dan kontrol sosial dalam masyarakat Bima menjadi oase yang mendinginkan atmosfer kompetisi yang tidak sehat di lingkungan sekolah.
Lebih jauh lagi, menjadikan budaya Bima sebagai ruh pendidikan di era global berarti memberikan kepercayaan diri kepada generasi muda bahwa lokalitas bukanlah sinonim dari ketertinggalan. Justru, lokalitas adalah keunikan yang menjadi nilai tawar di kancah internasional. Guru-guru di tanah Bima, sebagai ujung tombak pendidikan, memiliki tugas sejarah untuk membuktikan bahwa mempelajari filosofi di balik corak tenun Tembe Nggoli atau mendalami sejarah diplomasi dalam naskah kuno Bo’ Sangaji Kai sama krusialnya dengan mempelajari algoritma komputer atau bahasa asing. Justru melalui pemahaman identitas yang kokoh inilah, siswa-siswa kita tidak akan kehilangan arah saat mereka berdiaspora ke belahan dunia mana pun. Mereka akan tumbuh menjadi intelektual yang “berotak global namun berhati lokal”, seorang warga dunia yang mampu berdiskusi tentang isu-isu internasional tanpa sedikit pun melupakan tata krama dan kesantunan dalam “Nggahi Rawi Pahu”.
Tantangan pendidikan di era global bukan hanya soal mengejar ketertinggalan literasi numerasi, tetapi juga bagaimana mencegah terjadinya amnesia budaya pada generasi Z dan Alpha. Hardiknas tahun ini harus menjadi lonceng pengingat bahwa sekolah bukan sekadar pabrik tenaga kerja, melainkan taman tempat tumbuhnya budi pekerti. Di Bima, “taman” tersebut harus dipenuhi dengan wewangian kearifan lokal seperti nilai “Nggusu Waru” yang mengajarkan delapan sifat kepemimpinan utama. Jika nilai-nilai ini luntur karena kita terlalu sibuk memuja kurikulum luar tanpa melakukan kontekstualisasi, maka kita sedang mempersiapkan generasi yang cerdas secara kognitif namun rapuh secara eksistensial. Kita tidak ingin anak-anak Bima menjadi asing di tanahnya sendiri, gagap saat berbicara bahasa ibu, dan buta terhadap sejarah kepahlawanan leluhurnya yang pernah gigih melawan kolonialisme.
Oleh karena itu, transformasi pendidikan dalam bingkai Hardiknas harus melibatkan sinergi yang utuh antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Pendidikan berbasis budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai mata pelajaran tambahan atau muatan lokal yang dianaktirikan. Ia harus menjadi lensa dalam melihat setiap disiplin ilmu. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam matematika, atau keseimbangan ekosistem dalam sains, dapat dikaitkan dengan kearifan lokal Bima dalam mengelola sumber daya alam dan hubungan sosial. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi melihat bagaimana ilmu pengetahuan hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat mereka. Globalisasi tidak boleh kita benci atau hindari, namun harus kita taklukkan dengan cara menjadikan identitas lokal sebagai filter yang menyaring nilai-nilai luar.
Akhirnya, melalui momentum Hardiknas ini, kita diingatkan kembali bahwa pendidikan adalah proses penyemaian benih-benih kebudayaan untuk masa depan yang lebih bermartabat. Menguatkan budaya Bima dalam sistem pendidikan nasional adalah ikhtiar kolektif kita agar pohon kebangsaan Indonesia tetap rindang dengan keberagaman yang saling menguatkan. Globalisasi tidak seharusnya menelan identitas kita hingga rata, melainkan harus menjadi panggung bagi kearifan lokal Bima untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kontribusi nilai yang berharga bagi peradaban dunia. Dengan meletakkan budaya sebagai kompas dalam setiap kebijakan pendidikan di daerah, kita sejatinya sedang memastikan bahwa anak-anak Bima tidak hanya lulus secara akademik dengan nilai yang memuaskan di atas ijazah, tetapi juga lulus sebagai pribadi yang tangguh, berdaulat secara budaya, dan siap mewarnai dunia dengan warna-warni jati diri yang otentik. Hanya dengan cara inilah, semangat Hardiknas akan tetap hidup dan relevan, menjadi pelita yang tak kunjung padam bagi masa depan Bima dan Indonesia.
