JEPARA — Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Jepara mulai berada di ujung tanduk. Pemicunya jelas, aturan keras dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masalahnya, kondisi keuangan daerah belum siap mengikuti aturan tersebut. Data Laporan Kinerja Pertanggungjawaban […]
