PANGKALAN KERINCI – 21 – 4 2026,Aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian di lantai dua Mandiri Swalayan dilaporkan masih beroperasi hingga April 2026. Fenomena ini bukan hanya menjadi perbincangan masyarakat, tetapi juga telah berulang kali ditayangkan dan disorot oleh berbagai media lokal. Meski demikian, operasional tetap berjalan. Tim media investigatif kini menelusuri secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di balik aktivitas tersebut, termasuk pola operasional, aliran transaksi, hingga celah hukum yang dimanfaatkan.
Sejak pertama kali mencuat pada 2020, arena permainan yang dikenal sebagai E-Zone ini telah beberapa kali ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena dugaan penyalahgunaan izin hiburan. Namun, setiap penindakan tidak berujung pada penghentian permanen. Pola yang teridentifikasi menunjukkan bahwa operasional kembali berjalan setelah proses administratif, dengan pendekatan yang semakin tertutup dan adaptif terhadap pengawasan.
Investigasi lapangan mengungkap bahwa sistem permainan dirancang untuk menghindari klasifikasi perjudian secara langsung. Pemain tidak melakukan transaksi uang tunai di meja, melainkan membeli koin atau saldo melalui kasir resmi. Permainan seperti tembak ikan dan slot ketangkasan menjadi sarana utama. Kemenangan dikonversi menjadi poin yang kemudian ditukar dengan barang, sehingga secara administratif terlihat sebagai sistem hadiah, bukan transaksi uang.
Namun, rantai transaksi tidak berhenti di dalam arena. Di sekitar lokasi, ditemukan pola keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penampung barang hasil kemenangan. Barang seperti rokok dan voucher belanja diduga diperjualbelikan kembali dengan potongan nilai tertentu. Skema ini menciptakan siklus ekonomi tertutup yang pada akhirnya mengonversi poin permainan menjadi uang tunai, namun dilakukan di luar area formal untuk menghindari pembuktian langsung.
Struktur operasional menunjukkan indikasi sistem yang terorganisir. Terdapat pembagian peran antara pengelola, petugas teknis atau checker, serta jaringan eksternal. Aktivitas di dalam arena diawasi secara ketat, termasuk pemantauan pengunjung, untuk mengantisipasi kehadiran pihak luar. Pola ini memperlihatkan bahwa operasional tidak berjalan secara sporadis, melainkan dalam sistem yang terkoordinasi.
Dari sisi lokasi, pemanfaatan lantai dua pusat perbelanjaan memberikan keuntungan strategis. Aktivitas menyatu dengan arus pengunjung umum sehingga tidak mencolok. Posisi yang relatif tertutup juga mengurangi visibilitas dari luar, menciptakan ruang operasional yang lebih aman dari pengawasan langsung.
Analisis finansial menunjukkan potensi perputaran dana yang signifikan. Dengan puluhan unit mesin dan tingkat kunjungan yang stabil, omzet harian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, terutama pada akhir pekan. Margin keuntungan yang tinggi menjadikan aktivitas ini memiliki daya tarik ekonomi yang kuat, sekaligus memperkuat keberlangsungan operasional di tengah tekanan publik.
Dari perspektif regulasi, persoalan utama terletak pada celah antara izin dan praktik. Izin yang digunakan adalah kategori hiburan anak dan keluarga, namun jenis permainan dan pola hadiah menunjukkan karakteristik yang berbeda. Tidak adanya transaksi uang tunai langsung di lokasi menjadi kendala utama bagi aparat dalam membuktikan unsur perjudian secara hukum.
Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran Polres Pelalawan di bawah kepemimpinan AKBP John Louis Letedara dilaporkan terus melakukan pemantauan terhadap situasi ini. Operasi lapangan juga melibatkan jajaran kepolisian sektor setempat, termasuk peran AKP Shilton dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Namun hingga kini, pendekatan yang dilakukan masih bersifat pengawasan dan belum menghasilkan langkah penindakan yang bersifat permanen terhadap operasional tersebut.
Di tengah kondisi tersebut, tekanan dari masyarakat terus meningkat. Warga menyoroti dampak sosial yang muncul, mulai dari perubahan pola pengeluaran rumah tangga hingga meningkatnya aktivitas malam hari di lingkungan publik. Keberadaan aktivitas permainan dewasa di dalam pusat perbelanjaan keluarga dinilai menciptakan kontradiksi yang memicu keresahan sosial.
Hingga April 2026, aktivitas di lokasi tersebut masih berlangsung dengan pola yang semakin adaptif terhadap pengawasan. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan telah berkembang menjadi lebih kompleks dari sekadar pelanggaran izin administratif. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum mampu menjangkau praktik yang terus bertransformasi di lapangan, serta apakah langkah tegas akan diambil untuk menghentikan operasional yang terus menjadi sorotan publik.
