Kalbar kota Pontianak,” Melihat segala bentuk pembangunan diwilayah Kalbar,tidak sedikit masih ditemui akses jalan penghubung di beberapa kabupaten kota masih dalam kondisi rusak,lebih kurang 70%,80%90% termasuk lah jalan lingkungan perdesaan, kelurahan walaupun pemerintah pusat melalui APBN sudah memberikan anggaran yang cukup besar di tambah lagi dengan dana-dana taktis pembangunan setrategis nasional namun kenyataan nya pakta dilapanggan tidak sedikit masyarakat Kalbar mengeluh tentang kondisi jalan diwilayah daerah masing-masing kata Jono aktivis muda kalabar Pemerharti masyarakat pedalaman pengamat pembagunan khusu Kalbar dan juga ketua DPW Kamijo Kalbar kepada awak media (14/2/2021) wib.
“Jono Darsono H,.ST berharap pemerintah pusat perlu membentuk tim khusus dalam pengawasan pengunaan anggaran yang diberikan ke Provinsi Kalbar,sebab jika anggaran dikucurkan setiap tahun nya tidak menjadi mampaat besar terhadap masyarakat didaerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi,dan pembagunan untuk daerah tersebut perlu dipertanyakan anggaran tersebut dikemanakan,dan pembagunan nya juga kalau hanya asal-asal,kan mubajir buang-buang uang negara uang rakyat,”Sebab tidak sedikit juga proyek Insfratruktur di kerjakan asal jadi,dan tidak bertahan lama sudah rusak,sebab kualitas,kuantitas bangunan nya tidak menuju setandar kontruksi dan pada gilanya banyak juga oknum yang menjadi pelaku pelaksanan proyek (KONTRKTOR) dikalbar yang bermain.
“Dengan demikian Jono Darsono H, ST Ketua DPW Lembaga Kader Militan Jokowi (KAMIJO) Kalbar,Dan Aktivis Muda Kalbar Pemerharti Masyarakat Pedalaman Pengamat Pembagunan khusu Kalbar,Meminta kepada BAPAK PRESIDEN RI,MENTRI PUPR RI,MENTRI KEUANGAN,JAKSA AGUNG,KPK SERTA PENEGAK HUKUM LAINYA MEMBENTUK TIM KHUSU DALAM PENGAWASAN PENGUNAAN ANGGARAN APBN PUSAT UNTUK SEGALA BENTUK PROGARAM PEMBANGUAN DI KALIMANTAN BARAT. Agar uang rakyat uang negara tidak disalah gunakan dan bukan untuk memperkaya Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ada di Kalbar tegas Jono.
