Lebak- Menyikapi semarak nya penambang PETI di area TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) tepatnya di blok Cibanteng, Cibodas dan ciseke.di tambah lagi semarak pula pungli yang berkeliaran.bahkan konon katanya bangunan yang tak jauh dari lokasi sumber dananya dari pemerintah lewat Bumdes.
M.Yusuf angakat bicara”Dengan semarak nya lagi panambangan emas di area kehutanan TNGHS, membuat saya geram dan tak habis pikir meskipun sebagai mata pencaharian,ingat kita juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan kita, bukan hanya satu wilayah aja yang kena dampak, setahun yang lalu kita kena musibah banjir bandang yang di sebabkan dari penambang liar yang membandel,yang membuat serapan – serapan air menjadi bebas sehingga timbul lah longsor,bahkan mengakibatkan banjir, jelasnya.
Masih kata M.yusuf. Ketika ada kegiatan penambangan emas ilegal, di situ pula terjadi banyak pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum berkeliaran, yang di duga peruntukannya ga jelas, melainkan untuk pribadi atau kelompok itu sendiri. Tempat yang kerap di jadikan pungli ada dua titik yakni gunung bedil dan cipulus.
“Bayangkan saja pungutan mereka berlaku untuk pengguna R2 sebesar Rp.10.000,-/beban tambah lagi R4 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rypiah), ada berapa unit R2 dan R4 membawa bebanan batu emas per harinya,” katanya.
Terpisah Deden dan Ohan warga kampung cisitu, juga menyampaikan kepada awak media, perihal pembangunan, bangunan wisata yang bersumber dari anggaran Bumdes, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua item yakni untuk pembangunan wisata sebesar Rp.120.000.000,- dan untuk pengadaan tabung gas elpiji 3kg sebesar Rp.30.000.000.
Masih Deden dan Ohan, setahu saya dalam pembangunan bangunan wisata itu minta ke warga, termasuk para penambang yang berada di wilayah desa tersebut, kalo toh itu pembangunan mutlak anggaran dari warga dan penambang, lantas anggaran dari pemerintah lewat Bumdes di kemanain, sekaligus anggaran untuk pengadaan tabung gas elpiji pun tidak jelas, mana gas nya toh masyarakat beli tabung gas masih banyak kewarung-warung, lantas dimana tabung gas program pemerintah dengan harga umum pasaran, mana anggaran dari Bumdes untuk masyarakat ga ada, tegasnya.
Deden dan Ohan juga meminta ke pihak pemerintah, khususnya di bidang Bumdes agar di cek dan di lakukan pengauditan supaya kami masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya program pemerintah, harap Deden dan Ohan.
Koresponden: Gun Belong.
