Bima — Proses pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima memasuki fase strategis. Hari ini digelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan kementerian terkait. Selasa, (11/11/2025)
Rakor dihadiri oleh Ketua Komite Pendirian IAIN Bima Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima yang dipimpin Wakil Bupati Bima beserta jajaran, serta Pemerintah Kota Bima yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kota Bima. Hadir pula Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI bersama jajaran, Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana, serta Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI.
Dalam Rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima menyampaikan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pendirian IAIN Bima sebagai upaya memperkuat dan mempercepat kemajuan daerah. Kementerian Agama RI menyambut positif dukungan dua pemerintah daerah tersebut dan akan segera menjadwalkan tahapan hibah lahan dan aset ke Kementerian Agama RI.
Rakor menyepakati bahwa proses pendirian IAIN Bima akan dimulai dengan kesiapan lahan dan aset di wilayah Kabupaten Bima. Sementara lahan di Kota Bima tetap terus diproses tahap legalisasinya, sehingga ke depan memungkinkan IAIN Bima berkembang pada dua wilayah tersebut.
Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di wilayah Bima diyakini akan memberikan dampak strategis bagi penguatan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan budaya dan peradaban, serta peningkatan peluang tenaga kerja.
“Keberadaan IAIN Bima juga diharapkan menjadi fondasi Bima sebagai episentrum baru peradaban Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. sekaligus jalan menuju transformasi kelembagaan menuju UIN Bima di masa mendatang”. Tutupnya
