BIMA — Publik menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima yang dinilai terlalu pasif dalam merespons berbagai dinamika politik yang terjadi di daerah. Dalam beberapa bulan lalu, muncul sejumlah isu dan praktik politik yang seharusnya mendapat pengawasan ketat dari lembaga ini, namun tidak diiringi dengan pernyataan atau tindakan tegas dari pihak Bawaslu. (Minggu, 26/10/2025)
Padahal, sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran, Bawaslu diharapkan bersikap aktif dan terbuka terhadap segala bentuk potensi pelanggaran politik baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim sukses, maupun pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan politik tertentu.
Sikap diam atau “bungkam” yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Bima berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas lembaga pengawas pemilu. Pengawasan tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus menyentuh aspek etika politik dan moralitas penyelenggara demokrasi di daerah.
Masyarakat berharap Bawaslu tidak sekadar menjadi penonton dalam proses politik yang berlangsung, tetapi benar-benar menjadi penjaga moral demokrasi. Ketegasan, transparansi, dan keberanian dalam menegakkan aturan menjadi ujian nyata bagi Bawaslu Kabupaten Bima agar tidak kehilangan relevansinya di mata publik. Tutup Faizal
