SUMENEP, melihat situasi pandemi covid-19 yang semakin ganas, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 sampai pada waktu yang tak terbatas.
Pemuda Muhammadiyah dalam rilis yang dikeluarkan, selain menyoroti soal pilkades yang direncanakan di helat pada tanggal 8 Juli 2021 mendatang ini, juga mendesak Pemerintah Daerah agar memberlakukan PSBB ketat dengan disertai penegakan hukum yang jelas.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar memberlakukan PSBB Ketat yang disertai dengan penegakan hukum, karena hasil koordinasi kami dengan PCPM di Kecamatan-Kecamatan daratan maupun kepulauan hampir setiap rumah warga saat ini ada yang sakit, dan penyakitnya hampir sama” Jelas Hamdan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep.
Oleh karena, lajut Hamdan pemerintah harus segera ambil tindakan atas situasi yang di alami masyarakat di bawah saat ini, jangan sampai masyarakat menilai pemerintah hari ini gagal menangani covid-19 yang kian melonjak ini.
“Pemuda Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan ditengah melonjaknya kasus covid-19 di Kabupaten Sumenep” Jelas Hamdan.
Menurutnya, pendirian Rumah Sakit Darurat Covid-19 diperlukan dalam situasi ini, agar masyarakat merasa Pemerintah benar-benar hadir kepada masyarakat di saat dibutuhkan, apalagi kasus orang sakit saat ini hampir rata di setiap Kecamatan.
Terakhir, Pemuda Muhammadiyah mengharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kyai dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun terlebih agar tidak berkerumun mengingat situasi covid-19 saat ini, khususnya di Kabupaten Sumenep mulai ganas kembali.
*Red*
