ADART GII Syariah

Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga  
BAB. I
Nama, Tempat Kedudukan dan Anggota
Pasal 1

  1. Koperasi serba usaha bernama : Lembaga Keuangan Syari’ah ”GLOBE INDONESIA Internasional” disingkat GII Syariah dengan unit simpan pinjam dan unit Serba Usaha
  2. Lembaga Keuangan Syari’ah ”GLOBE INDONESIA Internasional” untuk selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Koperasi, berkedudukan Rawabulak III No. 15 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung,  Jakarta Timur, Indonesia, 13930 Telp. / Fax : 021-46826 818.
  3. Koperasi dapat membuka perwakilan atau Agen baik di dalam dan maupun diluar negeri atas persetujuan dan keputusan rapat

BAB. II
Landasan, Azaz dan Prinsip
Pasal 2

  1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pola  Syari’ah, serta terdapat Dewan Pengawas Syari’ah dalam struktur organisasinya

Pasal 3

Koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dengan Pola Syari’ah yaitu :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  5. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota
  6. Kerjasama antar koperasi

BAB. III
Fungsi, Peran, Tujuan dan Usaha
Pasal 4

  1. Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi dan sosial.
  2. Tujuan didirikan Koperasi adalah :
    1. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya
    2. menjadikan gerakan ekonomi kerakyatan dengan konsep syari’ah serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

 Pasal 5

  1. Untuk mencapai tujuan, maka Koperasi menyelengarakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syari’ah dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:
    1. Melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syari’ah serta terdapat dewan pengawas syari’ah dalam struktur organisasinya dengan menjadi mitra kerja lembaga keuangan maupun perbankan yang tidak bertentangan dengan AD-ART koperasi.
    2. menjalankan perdagangan umum seperti ekspor-impor, antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi, dari segalam macam barang-barang yang di perbolehkan oleh undang-undang dan nilai-nilai islam seperti : mekanikal/ elektrikal/ teknikal/ telekomonikasi /navigasi /komputer dan alat-alat elektronika, barang-barang engineering (teknik) peralatan listrik dan elektronik, selanjutnya bertindak sebagai penyalur dari segala macam barang perdagangan dan grosir, agen, leveransir/suplier atau pemasok, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan dari perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
    3. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya ( general kontraktor) dengan merencanakan dan melaksanakan sekaga pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, dermaga-dermaga, pemasangan instalasi listrik, air, gas serta instalasi telekomunikasi dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
    4. menjalankan usaha di bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah, maupun besar, meliputi antara lain industri fabrikan peralatan listrik dan elektronik, industri komputer dan pheripheral, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri perakitan  komponen jadi (elektronik).
    5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi konsultasi, jasa teknik engingeering, jasa instalasi dan maentenance komputer, jaringan komputer dan pheripheral, jasa penyelenggaran usaha teknik, konsultasi bidang manajemen, dan administrasi engineering, konsultasi bidang mesin (mekanikal dan elektrikal), bidang konsultasi listrik elektronika, jasa rekayasa (engineering).
    6. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi perbengkelan, bidang teknik engingeering, jasa instalasi dan maentenance komputer, jaringan komputer dan pheripheral, jasa penyelenggaran usaha teknik, (mekanikal dan elektrikal), bidang konsultasi listrik elektronika, jasa rekayasa (engineering).
    7. menyelenggarakan unit usaha percetakan, penerbitan, penjilidan, alat-alat kantor (ATK) dan buku tulis dan penerbitan pers;
    8. menyelenggarakan unit usaha pabrik interior, furniture, termasuk pengelolaan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
    9. menyelenggarakan unit usaha ekspor impor, supplier, grosir, dealer, garment, dan atau distributor dari segala macam barang dagangan;
    10. menyelenggarakan unit usaha dalam bidang angkutan darat dengan menggunakan bus, truk, sedan dan forklirp baik dan atau distributor dari segala barang dagangan, bidang jasa pengiriman barang, menyelenggarakan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).
    11. menjalankan usaha di bidang pertanian agribisnis, menyedia bibit tanaman berkualitas, pertanian sayuran organik Budidaya tanaman hias Penjualan atau penyewaan peralatan pertanian dan Konsultan pertanian.
    12. Menjalankan usaha di bidang peternakan meliputi : peternakan ikan lele, Belut, burung hias, ikan hias, lebah, ayam petelur, bebek, kambing, sapi, ayam kampung
    13. Kerjasama antar koperasi, Perusahaan Swasta, BUMN/D dan Pemerintah dalam usaha yang saling menguntungkan.
  2. Didalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanaan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non – anggota.
  3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
  4. Dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan kopersi dan badan usaha lainya baik dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia .
  5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja jangka Panjang (bussiness plan) dan Rencana kerja jangka pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota

BAB. IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota sebagai berikut:

  1. Warga negara Republik Indonesia
  2. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi.
  3. Mempunyai Kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
  4. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,-( Seratus Ribu Rupiah ) dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan Rapat Anggota.
  5. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran, Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi
  6. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di Indonesia

            Pasal 7

  1. Keanggotan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan di daftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota dengan di  buktikan dengan kartu anggota.
  2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri.
  3. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
  4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
  5. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, namun tidak memenuhi semua syarat sebagai anggota.
  6. Tata cara penerimaan anggota sebagai dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

  1. Memproleh pelayanan dari Koperasi.
  2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
  3. Memiliki hak suara yang sama.
  4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  5. Mengajukan pendapatan, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
  6. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
  7. Memperoleh bagian sisa hasil usaha.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

  1. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Aggaran Rumah tangga atau diputuskan oleh Rapat angota.
  2. Berpartisipasi dalam kegitan usaha yang diselegarakan oleh Koperasi
  3. Metaati ketentuan Anggran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, diputuskan Rapat dan Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainya yang berlaku dalam Koperasi
  4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 10

  1. Bagi mereka yang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar seluruh simpanan pokok termsuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ART berstatus sebagai calon anggota.
  2. Calon anggota memiliki hak :

    1. Memperoleh pelayanan dari Koperasi.
    2. Menghandiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
    3. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
  3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
    1. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota.
    2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
    3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainya yang berlaku dalam Koperasi.
    4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

  1. Calon anggota luar biasa memiliki hak :
    1. Memproleh pelayanan dari Koperasi.
    2. Menghadiri dan berbicara dalam rapat Anggota
    3. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi
  2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :
    1. Membayar simpanan pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Aggota.
    2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
    3. Mentaati ketentuan Aggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusn Rapat Anggota dan ketentuan lainya yang berlaku dalam Koperasi.
    4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi

Pasal 12

  1. keanggotaan berakhir, apabila ;
    1. anggota tersebut meninggal dunia
    2. Koperasi membubarkan diri atau di bubarkan oleh pemerintah.
    3. Berhenti atas permintaan sendiri ; atau
    4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaa dan atau melanggar ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi
    5. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada rapat anggota.
  2. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

BAB. V
RAPAT ANGGOTA
Pasal 13

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekusaan tertinggi dalam Koperasi
  2. Rapat Anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
    1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan AD/ART
    2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi.
    3. Pemilihan Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas atau dewan syari’ah
    4. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
    5. Pengesahan pertanggunjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas atau dewan syari’ah, tambahan ini bila Koperasi mengangkat pengawas atau dewan syari’ah tetap.
    6. Pembagian sisa hasil usaha
  3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun
  4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
    1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
    2. Rapat Anggota Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK&RAPB)
    3. Rapat Anggota Kkhusus (RA Khusus).
    4. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Pasal 14

  1. Rapat Anggota sah jika di hadiri lebih dari ½ ( satu per dua ) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari ½ ( satu per dua ) bagian dari jumlah yang hadir, kecuali apabila ditetukan lain dalam Anggaran Dasar ini
  2. Apabila quorum sebagaiman dimaksud ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 hari ( tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kali.
  3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas quorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-sekurangnya1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

  1. Keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Dalam hal ini tidak tecapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
  4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
  6. Keputusan rapat anggota dicatat dalam berita acara rapat & ditandatangani oleh pimpinan rapat.
  7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat Aggota, dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota operasi memberikan persetujui mengenai hal ( usulan keputusan ) tersebut secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan atau pihak – pihak tertentu.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang – kurangnya 14 (empat belas ) hari sebelum pelaksanaan rapat anggota

Pasal 17

  1. Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali Anggaran dasar Rapat menentukan lain
  2. Rapat anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus Koperasi dan atau oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut
  3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang pimpinan oleh pengurus dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus, pengawas dan pengelolah atau karyawan Koperasi.
  4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan dan sekretaris Rapat
  5. Berita acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan pihak ketiga
  6. Penandatanganan sebagiamana dimaksud ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat Oleh Notaris

Pasal 18

  1. Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar
  2. Rapat Anggota tahunan membahas dan mengesahkan
    1. LPJP Atas pelaksanaan tugasnya
    2. Neraca dan perhitungan laba – rugi tahun buku yang berakhir 31 Desember
    3. Pengunaan dan pembagian SHU
    4. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan dalam satu tahun buku
  3. RA, RK dan RAPB membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat sebelum tahun buku/ angaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang di ajukan oleh pengurus dan pengawas atau Dewan Syari’ah
  4. Apabila RA, RK dan RAPB seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi, maka:
    1. RA, RK dan RAPB dapat dilaksanakan secara bersama dengan RAT dengan acara tersendiri, dengan ketentuan RAT harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bbulan setelah tutup tahun buku
    2. Selam RA danRAPB belum disahkan oleh RA dalam pelaksanaan tugas pengurus berpedoman pada RK dan RAPB tahun sebelumnya telah mendapat acc
    3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART dan atau peraturan Khusus

Pasal 19

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

  1. Mengubah AD dan ART Koperasi dengan ketentuan :
  2. Harus diadiri sekurang – kurangnya ¾ (tiga per empat) dari julah anggota
  3. Keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
    1. membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengen ketentuan :
      1. harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir
      2. keputusannya harus di setujui oleh sekurang-kurang ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir
    2. pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas harus di hadiri oleh lebih ½ (satu perdua) dari jumlah anggota.
    3. Ketentuan dn pengaturan lebih lanjut diatur dalam ART dan atau ketentuan khusus.

Pasal 20

  1. rapat anggota luar biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat di perlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan rapat anggota biasa seperti diatur pada pasal 18 di atas.
  2. RALB sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan apabila :
    1. ada permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota atau
    2. atas keputusan rapat pengurus ata keputusan rapat pengurus dan pengawas dan atau
    3. dalam hal keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat anggota.
    4. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat anggota biasa dan rapat anggota khusus seperti tersebut pada pasal (19) diatas.
  3. RALB sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila :
    1. harus di hadiri sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir.
    2. Untuk maksud pada ayat (2.d) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurang 1/5 ( satu per lima ) dari jumlah anggota, dan keputusan di setujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam anggaran rumah tangga.

Bab VI
Pengurus
Pasal 21

  1. pengurus Koperasi dipilih dari dan anggota dalam rapat anggota.
  2. Persyaratan untuk dapat di pilih menjadi pengurus, sebagai berikut :
  3. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang Koperasi, kejujuran, loyal, dan berdedikasi terhadap Koperasi.
  4. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
  5. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  6. Belum pernah terbukti melakukan tida pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam ART.
    1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
    2. Anggota pengurus yang telah di angkat dicatat dalam buku daftar pengurus
    3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat di pilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
    4. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji di depan RA.
    5. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan di tetapkan dalam anggaran rumah tangga.

 pasal 22

  1. jumlah pengurus sedikitnya 5 (lima) orang paling banyak terdiri dari 21 (dua puluh satu )
  2. pengurus terdiri dari :
    1. seorang atau beberapa orang ketua
    2. seorang atau beberapa orang sekretaris
    3. seorang atau beberapa orang Bendahara
  3. susunan pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha.
  4. Pengurus dapat mengangkat direksi atau manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai direksi/manajer Koperasi dan pengurus yang barsangkutan haru melepaskan jabatannya sebagai pengurus.
  5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat direksi/manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai direksi/manajer Koperasi dan pengurus yang bersangkutan harus melepaskan jabatanya sebagai pengurus.
  6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas atau dewan syari’ah diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban pengurus adalah :

  1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
  2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.
  3. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
  4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
  5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan.
  6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan serta pemberhentian anggota.
  7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
  8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalanya organisasi dan usaha Koperasi.
  9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
  10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
    1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat karena kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.
    2. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang di derita Koperasi
  11. Menyusun ketentuan mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap Koperasi.
  12. Meminta jasa audit kepada jawa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.
  13. Pengurus atau salah seorang yang di tunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas atau dewan syariah  dalam hal-hal sebagai barikut :
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus Koperasi.
    2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus Koperasi.

 Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

  1. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  2. Mengangkat dan memberhentikan direksi/manajer dan karyawan Koperasi.
  3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
  5. Meminta laporan dari direksi/manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

 Pasal 25

  1. Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
    1. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi.
    2. Tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.
    3. Sikap maupun tindakannya manimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi.
    4. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah di putuskan pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabantanya berakhir, rapat pengurus dengan di hadiri wakil pengawas dewan syari’ah dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
  3. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut
  4. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
    1. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya.

BAB. VII
Dewan Pengawas Syari’ah
Pasal 26

  1. pengawas atau dewan syari’ah dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
  2. Yang dapat di pilih menjadi pengawas atau dewan syari’ah adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    1. Mengetahui pengetahuan tentang Koperasi, dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
    2. Memiliki kemampuan ketarempilan kerja dan wawasan dibidang Syari’ah.
    3. Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
  3. Pengawas atau dewan syari’ah dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
  4. Pengawas atau dewan syari’ah terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas atau dewan syari’ah, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji didepan RA.
  6. Tatacara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengawas atau Dewan syari’ah diatur di tetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 27

  1. dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat direksi/manajer yang sudah professional, maka pengawas atau dewan syari’ah dapat diadakan secara tetap atau ditiadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ditentukan dengan keputusan rapat anggota.
  2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat pengawas tetap), maka ditentukan :
    1. pengangkatan direksi/manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh rapat anggota.
    2. Fungsi dan tugas pengawas dewan syari’ah merupakan, menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengurus tidak ikut campur tangan kedalam kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi (otonom)
  3. Audit keuangan harus dilakukan oleh angkuntan public dan non keuangan oleh tenaga ahli dibidang tersebut atas permintaan pengurus.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam anggaran rumah tangga

 Pasal 28

Hak dan kewajiban pengawas atau dewan syari’ah

  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
  2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
  3. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  4. Memberikan koreksi saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.
  5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
  6. Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan pengawasan, pengawas atau dewan syari’ah kepada rapat anggota.

Pasal 29

Pengawas atau dewan syari’ah berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota.

Pasal 30

  1. Pengawas atau dewan syari’ah dapat meminta jasa audit kepada akuntan public yang biayanya di tanggung oleh GII Syariah.
  2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.

 Pasal 31

  1. Pengawas atau Dewan syari’ah dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatanya berakhir apabila terbukti :
    1. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi.
    2. Tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan, ketentuan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan keputusan rapat anggota.
  2. Dalam hal salah seorang anggota pengawas atau dewan syari’ah berhenti sebelum masa jabatanya berakahir, rapat pengawas atau dewan syari’ah dengan di hadiri wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :
    1. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas atau dewan syari’ah yang lain.
    2. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas atau dewan syari’ah tersebut.
    3. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi
    4. Melakuakn dan terlibat dalam tindakan pidana yang telah diputus oleh pengadilan.
  3. Pengangkatan pengganti pengawas atau dewan syari’ah sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh pengawas atau dewan syari’ah pada rapat anggota yang terdekat setelah pengganti yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat pengawas atau dewan syari’ah yang lain.

BAB.VIII
Pengelolaan Usaha
Pasal 32

  1. pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh direksi/manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang di angkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
  2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan strategic bussines unit yang dikelola secara otonom dan professional.
  3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat 2 (dua) diatas setelah mendapat persetujuan rapat angota.
  4. Persyaratan untuk diangkat menadi direksi/manajer adalah :
    1. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha Koperasi Jakarta atau magang dalam usaha Koperasi.

Pasal 33

Tugas dan kewajiban direksi/manajer adalah :

  1. Melaksanakan kebijakan pengurus dalam mengelola usaha Koperasi
  2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
  3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaanya.
  4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga berkaitan dengan pekerjaannya.
  5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang sengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 34

Hak dan wewenang direksi/manajer adalah :

  1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan di tandantangi bersama oleh pengurus dan direksi/manajer
  2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
  3. Membla diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
  4. Bertindak untuk dan ata nama pengurus dalam rangka menjalankan usahanya.

Pasal 35

  1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh anggota rapat.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susuna tugas, kewajiban, hak dan wewenang direksi/manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam ART, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

 BAB.  IX
Pembina dan Penasehat
Pasal 36

  1. Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat pembina dan penasehat atas persetujuan rapat anggota.
  2. Pembina dan Penasehat memberikan pembinaan dan saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.
  3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

BAB. X
Pembukuan Poperasi
Pasal 37

  1. Tahun buku Koperasi adalah tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember, dan pada akhir desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup.
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di indonesia dan standar akuntansi koperasi khususnya serta standar akuntansi indonesia pada umumnya.
  3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi di tutup, maka pengurus atau dewan syari’ah wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh pengawas atau dewan syari’ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditandangani oleh semua anggota pengurus untuk disampaikan kepada rapat anggota yang diserta hasil audit pengawas atau dewan syari’ah.
  4. Apabila diperlukan, laporan tahunan pengawas dapat di audit oleh akuntan publik atas permintaan rapat anggota, atau jika tidak mengangkat pengawas tetap, maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh anggota pengurus sebelum diajukan ke rapat anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan LPJP.
  5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan LPJP dan pelaksanaan audit diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

 BAB. XI
Modal GII Syariah
Pasal 38

  1. Modal Koperasi terdiri dari :
    1. modal sendiri/ekuitas
    2. modal luar/pinjaman
      1. modal dasar yang di setor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
      2. modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
      3. Untuk memperbesar usahanya Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari :
        1. anggota
        2. pihak lainnya dan atau anggotanya
        3. bank dan lembaga keuangan lainya
        4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainya.
        5. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.
      4. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 39

  1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat menjadi anggota.
  2. Setiap anggota wajib untuk membayar simpanan wajib modal penyertaan yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam art atau keputusan rapat anggota.
  3. Simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang disetor kedalam modal dasar koperasi tidak dapat di ambil selama seorang masih menjadi anggota.

Pasal 40

  1. untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus menadapat persetujuan rapat anggota.
  2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga peraturan sendiri.

BAB. XII
Sisa Hasil Usaha
Pasal 41

  1. sisa hasil usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
  2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dibagikan untuk :
    1. Cadangan 30%
    2. Anggota sesuai transaksi dan simpanan  30%
    3. Pendidikan  10%
    4. Insentif untuk pengurus / Komisaris  20%
    5. Insentif untuk direksi / Direktur / Manajer &  Karyawan    10%
  3. Pembagian hasil usaha dan pendapatan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) bagian :
    1. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi; dan
    2. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota
    3. Pendapatan yang diperoleh dari non operasional.
  4. Pembagian dari sisa hasil usaha Koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan sebagai beriktu :
    1. untuk cadangan
    2. untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan
    3. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah.
    4. Untuk dana pengurus dan pengawas
    5. Untuk kesejahteraan pengelola usaha dan karyawan Koperasi.
    6. Untuk dana pendidikan Koperasi
    7. Untuk dana sosial
  5. Sisa hasil usaha yang diperoleh dai usaha yang dilesenggarkan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :
    1. untuk cadangan
    2. untuk anggota
    3. untuk dana pengurus dan pengawas.
    4. Untuk dana pengelola dan karyawan
    5. Untuk dana pendidikan, sosial, dan keagamaan
  6. Bagian dari pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan untuk sebagai berikut :
  7. Penggunaan dana-dana pendidikan dan sosial diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau di putuskan dalam rapat anggota tahunan.
  8. Pembagian dan prosentase sebagaimana di maksud ayat (4), (5), dan ayat (6) ditentukan dalam anggaran rumah tangga dan diputuskan oleh rapat anggota.

Pasal 42

Bagian dari hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Pasal 43

  1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  2. Bagian dari cadangan Koperasi dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus. Apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus anggota.
  3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 1/2 (satu per dua) bagian dari 50% dari julah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
  4. Sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian atau 50% dari uang cadangan harus disimpan dalam bentuk giro pada bank yang di tunjuk oleh pengurus.
  5. Anggota Koperasi yang berhenti dari anggota Koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas cadangan Koperasi berdasarkan prosentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalan anggaran rumah tangga.

BAB. XIII
Pembubaran
Pasal 44

  1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
    1. keputusan rapat anggota.
    2. Keputusan pemerintah.
  2. pembubaran oleh rapat anggota didasarkan pada :
    1. jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir
    2. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
    3. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 45

  1. dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka rapat anggota membentuk tim penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
  2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :
    1. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian.
    2. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
    3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
    4. Memperoleh, menggunakan dan memerikasa segala catatan dan arsip Koperasi.
    5. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga.
    6. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada rapat anggota.
  3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran oleh rapat anggota tersebut kepada pejabat koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainya.

Pasal 46

  1. seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.
  2. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi di bubarkan wajib menanggung keruguan, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota bersangkutan menjadi anggota Koperasi dan apabila keluar sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB. XIV
Sanksi
Pasal 47

  1. apabnila anggota, pengurus melanggar ketentuan dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan lainya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota berupa :
    1. peringatan lisan
    2. peringatan tertulis
    3. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.
    4. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri.
    5. Diajukan ke pengadilan.
  2. Ketentuan mengenai-mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB. XV
Jangka Waktu GII Syariah
Pasal 48

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas

BAB. XVI
Anggaran Rumah Tangga
Dan Peraturan dan Peraturan Khusus
Pasal 49

Rapat anggota menetapkan anggara rumah tangga dan atau peraturan khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

 Pasal 50

Anggaran dasar ini di sahkan oleh rapat anggota pembentukan Koperasi yang dikalaksanakan di jakarta pada hari Selasa Tanggal 20 Bulan Mei tahun dua ribu delapan.

BAB. I
 Rancangan Anggaran Rumah Tangga
Landasan dan status pendirian GII Syariah
Pasal 1

Anggaran rumah tangga ini di susun berdasarkan anggaran dasar koperasi pasal 49

Pasal 2

Hari lahir (harlah) GII Syariah ditetapkan bertepatan dengan tanggal 20 Mei bertepatan dengan hari kebangkitan nasional saat rapat anggota pertama kali dilaksanakan, yaitu tanggal 20 mei 2008

BAB. II
Nama, Tempat Kedudukan Papan  Nama dan Jam Kerja
pasal 3

  1. Koperasi bernama : Lembaga Keuangan Syariah GLOBE INDONESIA Internasional disingkat GII Syariah
  2. berkedukukan di Jakarta

Pasal 4

  1. papan nama Koperasi, ukuran, tulisan dan warna papan diatur dalam peraturan khusus.
  2. Menggunakan cap setempel berbentuk lingkaran dengan memuat kata-kata, dengan lambang koperasi indonesia
  3. Kepala surat Koperasi. berkepala sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditambah dengan nomor badan hukum alamat kantor, nomor telepon dan bank.
  4. Jam kerja k adalah sebagaimana jam kerja yang telah ditentukan oleh depnaker.

BAB. III
Usaha
Pasal 5

  1. pada dasarnya Koperasi. berupaya untuk memenuhi kepentingan dan melayani kebutuhan anggota/calon anggota khususnya warga masyarakat Indonesia pada umumnya
  2. pelayanan kepada dan atau kerjasama dengan pihak ketiga harus diatur dalam peraturan khusus dan diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan azas dan prinsip perkoperasian dengan konsep syari’ah.
  3. Upaya Koperasi dalam bidang kelembagaan mencakup antara lain :
    1. memperdalam pengertian prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan koperasi, kedudukan, rapat anggota, fungsi sisa hasil usaha, sifat keterbukaan dan kemandirian.
    2. Turut aktif ambil bagian dalam usaha pemerintah dan dewan koperasi indonesia dalam hal melakukan pembinaan koperasi, baik berupa pendidikan, latihan dan penyuluhan.

Pasal 6

Anggota yang diperkenankan meminjam uang adalah anggota yang telah resmi menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun

 Pasal 7

  1. untuk mencapai tujuan, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, maka Koperasi menyelengarakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syari’ah dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :
  2. Melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syari’ah serta terdapat dewan pengawas syari’ah dalam struktur organisasinya dengan menjadi mitra kerja lembaga keuangan maupun perbankan yang tidak bertentangan dengan AD-ART koperasi.
  3. menjalankan perdagangan umum seperti ekspor-impor, antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi, dari segalam macam barang-barang yang di perbolehkan oleh undang-undang dan nilai-nilai islam seperti : mekanikal/ elektrikal/ teknikal/ telekomonikasi /navigasi /komputer dan alat-alat elektronika, barang-barang engineering (teknik) peralatan listrik dan elektronik, selanjutnya bertindak sebagai penyalur dari segala macam barang perdagangan dan grosir, agen, leveransir/suplier atau pemasok, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan dari perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
  4. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya ( general kontraktor) dengan merencanakan dan melaksanakan sekaga pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, dermaga-dermaga, pemasangan instalasi listrik, air, gas serta instalasi telekomunikasi dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
  5. menjalankan usaha di bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah, maupun besar, meliputi antara lain industri fabrikan peralatan listrik dan elektronik, industri komputer dan pheripheral, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri perakitan  komponen jadi (elektronik).
  6. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi konsultasi, bidang teknik engingeering, jasa instalasi dan maentenance komputer, jaringan komputer dan pheripheral, jasa penyelenggaran usaha teknik, konsultasi bidang manajemen, dan administrasi engineering, konsultasi bidang mesin (mekanikal dan elektrikal), bidang konsultasi listrik elektronika, jasa rekayasa (engineering).
  7. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi perbengkelan, bidang teknik engingeering, jasa instalasi dan maentenance komputer, jaringan komputer dan pheripheral, jasa penyelenggaran usaha teknik, (mekanikal dan elektrikal), bidang konsultasi listrik elektronika, jasa rekayasa (engineering).
  8. menyelenggarakan unit usaha percetakan, penerbitan, penjilidan, alat-alat kantor (ATK) dan buku tulis dan penerbitan pers;
  9. menyelenggarakan unit usaha pabrik interior, furniture, termasuk pengelolaan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
  10. menyelenggarakan unit usaha ekspor impor, supplier, grosir, dealer, garment, dan atau distributor dari segala macam barang dagangan;
  11. menyelenggarakan unit usaha dalam bidang angkutan darat dengan menggunakan bus, truk, sedan dan forklirt baik dan atau distributor dari segala barang dagangan, menyelenggarakan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).
  • Kerjasama antar koperasi, Perusahaan Swasta, BUMN/D dan Pemerintah dalam usaha yang saling menguntungkanTerhadap anggota dan atau keluarganya yang mempunyai kegiatan usaha diatas, dapat dilakukan kerjasama baik disektor permodalan maupun disektor pemasaranya.
  • Khusus untuk kegiatan usaha berskala besar, maka untuk mendapatkan permodalan dapat dilakukan kerjasama dengan bapak angkat, ketentuan dan pengaturan kerjasama selanjutnya ditetapkan dalam rapat pleno pengurus bersama manajer.
  • Pengusaha non anggota yang ingi melakukan kerjasama, harus menjadi anggota dan wajib mematuhi aturan koperasi.

Pasal 8

Usaha lain seperti produksi dan kerjasama antar instansi akan diatur dalam peraturan khusus.

BAB. IV
Keanggotaan
pasal 9

  1. Status keanggotaan terdiri dari :
    1. Anggota penuh
    2. Anggota luar biasa
  2. Anggota penuh koperasi.
  3. Adalah dewan pembina, dewan penasehat, dewan pengawas, dan pengurus koperasi.
  4. Anggota luar biasa koperasi sebagaimana pasal 7 ayat (5) anggaran dasar adalah partisipan yang potensial untuk menjadi anggota
  5. Anggota luar biasa tidak berhak dipilih atau diangkat sebagai pengurus atau pengawas.
  6. Dalam hal anggota luar biasa mengajukan permohonan untuk memperoleh suatu kredit, pengurus dapat meminta anggota dimaksud untuk memperoleh rekomendasi dari salah seorang anggota penuh atau dari atasan yang bersangktan dan pemberi rekomendasi terikat serta dapat dibebani terhadap segala resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

pasal 10

  • Seseorang yang status keanggotaanya telah berakhir sesuai pasal 12 ayat (1) anggaran dasar, tetap terikat untuk menyelesaikan kewajibannya terutama dibidang keuangan.
  • Pengurus berwenang melakukan upaya yang dianggap perlu pada kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

Seorang yang berakhir keanggotaanya disebabkan oleh bersangkutan telah meninggal dunaia, berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Seluruh simpanannya yang ada segara diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang mungkin masih ada pada koperasi
  2. Dalam hal jumlah simpanan yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pengurus dapat membebani kekurangannya kepada ahli waris yang bersangkutan.
  3. Apabila ternyata ahli waris yang bersangkutan tidak mampu untuk memikul beban dimaksud pada ayat (2) pengurus dapat membebankan hanya sebagian dari kewajiban tersebut kepada ahli waris dimaksud, sedangkan selisihnya menjadi tanggungan koperasi atau seluruhnya.
  4. Pengurus berwenang melakukan upaya secara hukum, apabila nyata-nyata ahli waris yang bersangkutan mempunyai itikad yang tidak baik.
  5. Anggota yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban terhadap tanggungan kerugian koperasi
  6. Ahli waris yang bersangkutan dapat diberikan santunan berupa uang duka dan koperasi, yang dananya diambil dari dana sosial.
  7. Bagian keuntungan yang diperhitungkan dengan kewajibannya yang mungkin masih ada.
  8. Yang di maksud ahli waris dalam pasal ini secara berurutan adalah :
  9. suami/istri anggota yang sah menurut hukum
  10. anak kandung dari suami/istri anggota yang sah.
  11. Orang tua dari anggota dalam (bagi anggota yang belum berkeluarga).

BAB. V
Rapat Anggota
Pasal 12

  1. Rapat anggota terdiri dari :
    1. Rapat anggota tahunan
    2. Rapat anggota luar biasa
  2. yang dimaksud rapat angota tahunan ialah rapat anggota yang diadakan satu tahun sekali sesuai pasal 18 ayat (1) anggaran dasar sedangkan rapat anggota luar biasa ialah rapat anggota yang diadakan diantara dua rapat anggota tahunan berdasarkan anggara dasar pasal 20 ayat (1)

pasal 13

Penyelenggaraan rapat anggota pada dasarnya dilaksanakan oleh pengurus dengan ketentuan:

  1. Sistem utusan/perwakilan.
  2. Perhitungan jumlah utusan/perwakilan diatur sendiri.

Pasal 14

Rapat anggota dapat membentuk satu tim, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum dapat diputuskan dalam rapat anggota.

BAB. VI
Pengurus
Pasal 15

  1. pengurus koperasi. yang dimaksud dalam anggaran dasar pasal 21 terdiri dari :
    1. Ketua umum
    2. Wakil ketua I Bidang pengembangan usaha
    3. Wakil ketua II Bidang pelatihan dan pendidikan
    4. Wakil ketua III Bidang sosial dan keagamaan
    5. Wakil ketua IV Bidang kerjasama antar lembaga
  2. Sekretaris umum
    1. Wakil ketua I Bidang pengembangan usaha
    2. Wakil ketua II Bidang pelatihan dan pendidikan
    3. Wakil ketua III Bidang sosial dan keagamaan
    4. Wakil ketua IV Bidang kerjasama antar lembaga
  3. Bendahara umum
    1. Wakil ketua I Bidang pengembangan usaha
    2. Wakil ketua II Bidang pelatihan dan pendidikan
    3. Wakil ketua III Bidang sosial dan keagamaan
    4. Wakil ketua IV Bidang kerjasama antar lembaga
  4. Dalam menjalankan kegiatan operasional pengurus di bantu oleh seorang manajer dan beberapa bidang :
    1. Bidang pengembangan usaha
    2. Bidang pelatihan dan pendidikan
    3. Bidang sosial dan keagamaan
    4. Bidang kerjasama antar lembaga

Pasal 16

  1. Setiapa anggota pengurus wajib melaporkan hasil kerja bidangnya masing-masing pada rapat pengurus yang dilampaikan didalam keseluruhan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota
  2. Bentuk laporan pengurus dalam rapat anggota tahunan meliputi semua bidang.

Pasal 17

Anggota yang dapat di pilih/diangkat dalam jabatan pengurus disamping yang tersebut dalam anggaran dasar pasal 21 ayat (2) adalah yang mempunyai status keanggotaan sebagai anggota penuh.

Pasal 19

Tata cara pemilihan pengurus dilakukan  sebagai berikut :

pemilihan pengurus di lakukan oleh formatur yang di pilih oleh rapat anggota.

  1. Formatus sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 pengurs lama 1 orang pengawas lama dan 3 orang perwakilan dari anggota
  2. Untuk pertama kalinya pemilihan pengurus ditentukan dan di pilih pada rapat pleno anggota
  3. Formatur dalam penyusun kepengurusan berkonsultasi dengan dewan penasehat.

Pasal 19

  1. Rapat kerja pengurus minimal dilakukan sebulan sekali
  2. Rapat kerja pengurus dan pengawas minimal dilakukan tiga bulan sekali.
  3. Setiap kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus harus didasarkan keputusan rapat pleno pengurus.

 BAB. VII
Pengawas Dewan Syari’ah
Pasal 20

Pengawas terdiri dari :

  1. Seorang ketua merangkap anggota
  2. Seorang sekretaris merangkap anggota
  3. Tiga orang anggota

pasal 21

anggota yand dapat dipilih/diangkat sebagai pengawas disamping yang tersebut dalam anggaran dasar pasal 26 ayat (2) adalah mempunyai status keanggotaan sebagai anggota penuh

pasal 22

  1. pengawas wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pengurus bila diketahui terdapat gejala/penyimpangan yang di anggap akan merugikan koperasi untuk segera di bahasa dalam rapat pengurus.
  2. Setiap tindakan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota pengawas harus didasarkan keputusan rapat mengawas.
  3. Dalam rapat pengawas bila perlu dapat mengundang pengurus dan dewan penasehat.

BAB. VIII
Manajer Karyawan
Pasal 23

  1. Untuk menjalankan kegiatan operasional, baik dibidang usaha maupun dibidang lainya, pengurus membentuk suatu organisasi pelaksanan operasional
  2. Pelaksana operasional terdiri dari seorang manajer dan di bantu oleh bebarapa bidang yang bertanggung jawab kepada pengurus.
  3. Manajer koperasi diangkat dan di berhentikan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus dan pengawas.
  4. Tugas, wewenang, tanggung jawab manajer ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 24

  1. Karyawan koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus dan pengawas.
  2. Setiap karyawan koperasi mendapat honor yang besarnya di tetapkan pengurus.

 BAB. IX
Modal Koperasi
Pasal 25

  1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
    1. Modal sendiri terdiri dari :
    2. Simpanan pokok besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
    3. Simpanan wajib besarnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dapat berubah sesuai dengan keputusan rapat anggota.
    4. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang di peroleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang di maksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
    5. Hibah, yaitu sejumlah uang yang baik tunai maupun fisik yang diperoleh dari anggota atau dari pihak luar yang dibuktikan dengan surat serah terima.
  2. Modal pinjaman, yaitu yang diperoleh dari :
    1. Anggota, termasuk calon anggota.
    2. Pinjaman dari pihak lain lain dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar pihak lain.
    3. Bank dan lembaga keuangan lainya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainya dilakukan berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    5. Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.

 BAB. X Sisa Hasil Usaha Pasal 26

  1. Sisa hasil usaha koperasi seperti tersebut dalam pasal 23 anggaran dasar dibagikan sebagai berikut :
    1. Cadangan 30%
    2. Anggota 30%
    3. Insentif untuk pengurus / komisaris 20%
    4. Insentif untuk direksi /Manajer /Direktur &karyawan 10%
    5. Pendidikan   sosial dan keagamaan 10%
  2. Penggunanan dana cadangan untuk modal kerja dan menutup kerugian Manajer dan karyawanPembagian dana anggota sesuai transaksi dan simpanannya.Pembagian dana pengurus dan pengawas diatur oleh rakat pengurus.Pembagian dana kesejahteraan manajer dan karyawan koperasi diatur oleh rapat pengurus.
  3. Penggunaan dana pendidikan :
    1. 50% digunakan untuk pendidikan/ penyuluhan yang di selenggarkan oleh koperasi.
    2. 25% digunakan untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat
    3. 25% digunakan untuk kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh koperasi

BAB XI
Penutup
Pasal 27

  1. ketentuan-ketentuan lain yang belum di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tanga ditentukan dalam peraturan khusus atau kebijaksanaan pengurus, kemudian dipertanggungjawabkan pada rapat anggota yang akan datang.
  2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat dirubah oleh rapat anggota

Pasal 28

Untuk pertama kalinya anggaran rumah tangga ini disahkan oleh rapat pngurus dan ditanda tangani oleh tim penyusun anggaran rumah tangga sebagai kuasa rapat pleno pengurus pada tanggal 17 September  2018 di Jakarta

 GII Syariah

 

Qusyairi

Kembali